Wonogiri - Wonogiri menjadi kabupaten dengan penyaluran Dana Desa tertinggi dan tercepat di Jawa Tengah. Sebanyak enam desa yang sudah menyalurkan dana desa sebesar 100 persen dan dua desa yang sudah menyalurkan dana desa sebesar 90 persen sampai dengan bulan April di Provinsi Jawa Tengah.
"Kedelapan desa tersebut semuanya berasal dari Kabupaten Wonogiri," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Midden Sihombing, dalam acara Bincang-Bincang Jurus Percepatan Penyaluran Dana Desa di Wonogiri, Senin (4/5).
Pada acara yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Midden menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkab Wonogiri.
“Ini saya surprise sekali, saya sudah mengelola pembinaan dana desa sejak tahun 2017, saya suprise baru sekali ini saya ketemu di bulan April ini sudah ada 6 desa yang penyalurannya sudah 100 persen di Jawa Tengah dan ini semuanya ada di Wonogiri. Ada dua desa lagi yang penyaluran sudah 90 persen,” kata Midden.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika diminta untuk berbagi jurus percepatan penyaluran dana desa, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya intens menjalin menjalin komunikasi dengan 251 kepala desa perihal percepatan pembangunan di desa.
“Kami mengajak diskusi bukan berbasis asumsi dan opini, tapi berbasis data dan statistik pemetaan. Selama ini kami mengajak kolaborasi seluruh kepala desa agar keterbatasan masa jabat para kepala desa ini bisa membawa manfaat besar bagi pembangunan desa,” katanya.
Bupati menambahkan bahwa pihaknya menganut prinsip “tidak ada dusta di antara kita”.
“Prinsip kami, tidak ada dusta di antara kita. Kami menampilkan potret riil kondisi wilayah, jadi tidak ada dusta diantara pemkab dan seluruh kepala desa. Kami menyajikan potret riil kondisinya seperti apa, isu strategis yang terjadi apa, kemampuan anggaran posisinya dimana, strategi dan implementasi pertanggungjawabannya nanti bagaimana. Dari seluruh data dan dilakukan analisis substansi ini, APBDes harus menghasilkan output yang bermanfaat, dan ini yang kami lakukan,” ujar Bupati.
Bupati juga terus mendorong kepala desa untuk mengembangkan kemampuan inovasi penyaluran dana desa berbasis outcome, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan yang banyak terjadi di desa.
“Dana desa harus berbasis outcome, bukan hanya mengerjakan kaidah administrasi, akuntansi, dan audit, tetapi dana desa harus mampu menghasilkan program yang outputnya bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu prioritas kami adalah pengentasan kemiskinan. angka kemiskinan di tahun 2016 adalah dari 13,25 persen bisa turun menjadi 10 persen kurun waktu tiga tahun. Selain itu harus ada sinergisitas antara penyaluran dana desa dengan APBD sehingga tanggung jawab pengentasan kemiskinan dapat terwujud menjadi satu digit angka kemiskinan,” ujarnya.
Antonius Purnama Adi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri menyampaikan bahwa secara teknis perencanaan penyaluran dana desa di 2021 telah dipersiapkan di tahun 2020. APBDes 2021 sudah ditetapkan sebelum akhir tahun 2020 sehingga setiap desa sudah memahami rancangan penyaluran APBDes tahun 2021.
“Pada bulan Januari, kami melakukan penyaluran dana desa, sekaligus mempersiapkan administrasi penyaluran dana desa di bulan kedua. Bulan kedua begitu, melakukan penyaluran sekaligus mempersiapkan penyaluran bulan ketiga, begitu seterusnya sehingga percepatan penyaluran bisa terjadi di desa-desa di Kabupaten Wonogiri,” kata Antonius.
